UUD Korupsi

MAKALAHPENYIMPANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JOUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KITABUNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAN.

 

 

Pendahuluan

 

Salah satu persoalan yang seringkali menjadi momok khususnya dinegaranegara berkembang adalah persoalan korupsi, bahkan tidak sedikit pemerintahan yang jatuh akibat digerogoti oleh persoalan ini. Sebut sajaruntuhnya kekuasaan Marcos di Philipina dan Causesscue di Rumania atau jatuh bangunnya rezim diktator dibeberapa negara Amerika Latin dan pengalaman di Indonesia juga membuktikan itu. Salahsatu penyebabambruknya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama tigapuluh dua tahunadalah parahnya persoalan korupsi. Bahkan hasil

 survey

sebuah media asing

Salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan dasar legitimasibagi tindakan-tindakan represif negara terhadap perbuatan seseorang yang mengancam, membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Perbuatan seperti membunuh, memperkosa, mencuri dan sebagainya merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan publik, sehingga sah bagi negarauntuk melakukan tindakan represif terhadap pelakunya. Dalam konteks inihukum pidana merupakan perangkat normatif untuk melindungi masyarakat.

 

 

dari tindakan-tindakan yang mengancam dan membahayakan jiwa serta hartabendanya,

menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup didunia. Salah satu agenda reformasi di bidang pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam TAP MPRRI No.XI/MPR/1998. Dalam konteks mewujudkan

 good government 

dan

clean governance

ini TAP MPR tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang kemudian dilakukan perubahan melalui UU No. 20 tahun 2001. Dalamkonsideran menimbang Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaranterhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidanakorupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa. Dari konsideran tersebut terlihat sifat khusustindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara,yang bahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomimasyarakat. Sebagaimana undang-undang lain yang mengatur hukum pidanakhusus, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 mengandung beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umumyang terdapat dalam KUHP. Sesuai adagium

lex specialist derogat legi generali

, ketentuan khusus dalam kedua undang-undang tersebut

 

mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum. Dalam konteks ini UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20tahun 2001 adalah

lex specialist 

dan KUHP adalah

legi generali

-nya.B.PermasalahanPerumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu makalah. Denganadanya permaslahan yang jelas maka proses pemecahannya pun akan terarahdan terfokus pada permasalahan tersebut.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka perumusan permasalahan dapat dirinci sebagai berikut :1.Bagaimanakah penyimpangan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kitab Undang-UndangHukum Pidana ?

 

PEMBAHASAN

 

Menurut Nolte dalam

 Het Strafrecht en de Afzonderlijke Wetten

, penyimpangan dalam hukum pidana khusus terdiri dari dua macam, yaitu penyimpangan secara tegas tersurat dalam undang-undang yang bersangkutansecara

expressisverbis

dan penyimpangan secara diam-diam.Kekhususan dan penyimpangan antara lain seperti terdapat dalam beberapa pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu:a. Adanya perluasan pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat1 UU No. 31 tahun 1999, yaitu selain seperti yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Kepegawaian dan KUHP, juga termasuk orang yangmenerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatukorporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah danorang yang menerima gaji dari korporasi lain yang mempergunakan modalatau fasilitas dari negara atau masyarakat. b. Pemidanaan badan hukum atau korporasi dimungkinkan dalam perkarakorupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999.Hal ini menyimpang dari ketentuan pidana umum yang selalu menunjuk orang sebagai subyek hukum. Hampir semua perumusan delik dalam KUHPdimulai dengan katakata “barang siapa” atau dalam pasal 341 dan 342KUHP yang dimulai dengan katakata “seorang ibu” yang menunjuk manusiasebagai subyek hukum.4

 

c. Dalam Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa percobaan, pembantuan (medepleger ) maupun permufakatan jahat dipidana samadengan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini menyimpang dariketentuan dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP yangmenentukan hukuman maksimal bagi percobaan dan pembantuan tindak  pidana, yaitu hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dikurangisepertiganya.d. Perumusan tindak pidana korupsi bersifat serba meluas dan serba meliputi(all embracing and multy purpose act ). Terdapat beberapa perbuatan yangsudah terjaring dalam perumusan delik lain dalam KUHP maupun Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dapat tercakup di dalam perumusan delik dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.e. Dalam pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang beradadi luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan,sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidanadengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuandalam pasal tersebut selain menyimpang dari ketentuan dalam KUHPmenyangkut hukuman terhadap turut serta dalam tindak pidana(medepleger ), jugamemungkinkan untuk diberlakukannya hukum pidanaIndonesia di luar wilayah Indonesia. Menurut ketentuan dalam pasal 2KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukantindak pidana diseluruh wilayah Indonesia Dengan pengecualian berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang berada dalam kapalberbendera Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidanakejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan menyangkut mata uangIndonesia dan kejahatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam pasal 4KUHP.f. Dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai pidana tambahanselain pidana tambahan yang sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP.Pidana tambahan tersebut, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujudatau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang digunakan ataudiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dan barang yangmenggantikan barang-barang tersebut. Selain itu ditentukan mengenai pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, penutupansebagian atau seluruh perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu dan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah.g. Salah satu hal baru yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 adalahmengenai gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B undang-undang tersebut.Menurut ketentuan dalam pasal ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Ancaman pidana terhadap pegawai negeri yang terbukti menerima suaptersebut adalah mulai dari pidana sementara minimal empat tahun danmaksimal 20 tahun penjara sampai dengan pidana seumur hidup. Hal yangmenarik adalah ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku apabilapegawai negeri penerima gratifikasi melaporkannya kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu maksimal tigapuluhhari sebagaimana diatur dalam pasal 12 C Undang-undang ini. Sementara itu pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B adalah pemberiandalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount ),komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yangditerima di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan maupuntanpa sarana elektronik.

KESIMPULAN

 

Kekhususan dan penyimpangan antara lain seperti terdapat dalam beberapa pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu:a. Adanya perluasan pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat1 UU No. 31 tahun 1999. b. Pemidanaan badan hukum atau korporasi dimungkinkan dalam perkarakorupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999.c. Dalam Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa percobaan, pembantuan (medepleger ) maupun permufakatan jahat dipidana samadengan pidana terhadap tindak pidana korupsi.d. Perumusan tindak pidana korupsi bersifat serba meluas dan serba meliputi

(all embracing and multy purposeact ).e. Dalam pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang beradadi luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan,sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidanadengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.f. Dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai pidana tambahanselain pidana tambahan yang sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP.g. Salah satu hal baru yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 adalahmengenai gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B undang-undang tersebut.

 

 

 

 

 

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s